Panduan Legalitas Usaha 2026: PT, CV, Yayasan, NIB & Pajak
Diperbarui Disusun oleh Tim Legal UrusLegalitas
Jawaban singkat
Kumpulan panduan praktis untuk mendirikan dan menjalankan badan usaha di Indonesia: dari memilih bentuk usaha, menentukan modal dan nama, mengurus NIB dan KBLI 2025 di OSS, hingga kewajiban pajak dan laporan. Semua mengacu pada regulasi terbaru dan diperbarui berkala.
Modal, nama, dan hal yang perlu diputuskan sebelum mendirikan.
Mendirikan Badan Usaha
- Modal Dasar PT 2026: Berapa Minimal, Harus Disetor, dan Cara MenentukannyaModal dasar PT tidak lagi punya batas minimum, tapi minimal 25% wajib ditempatkan dan disetor. Penjelasan modal dasar, ditempatkan, disetor, dan cara menentukannya.
- Cara Cek Nama PT di AHU 2026, Syarat Nama PT, dan Tips Memilih NamaCara mengecek apakah nama PT sudah dipakai lewat pencarian AHU, siapa yang bisa memesan nama, syarat nama PT menurut PP 43/2011, dan tips memilih nama yang lolos.
- Tugas dan Tanggung Jawab Direktur serta Komisaris PT Menurut UU PTTugas direktur dan komisaris PT, kapan mereka bertanggung jawab pribadi, business judgment rule, syarat pengangkatan, dan bolehkah pemegang saham merangkap jabatan.
Kewajiban pajak dan pelaporan setelah badan usaha berdiri.
Pajak & Laporan
- Pajak PT Perorangan 2026: Tarif 0,5% Kini Tanpa Batas Waktu (PP 20/2026)PP 20/2026 membuat PPh final 0,5% PT Perorangan berlaku tanpa batas waktu selama omzet ≤ Rp4,8 miliar. Syarat, pengecualian, cara setor, dan perbandingan.
- Laporan Keuangan PT Perorangan: Wajib, Batas Waktu, dan Cara Lapor di AHUPT Perorangan wajib melapor laporan keuangan ke Menteri Hukum paling lambat 6 bulan setelah akhir periode akuntansi. Isi laporan, cara lapor di AHU, dan sanksinya.
- Pajak CV 2026: CV Baru Tak Bisa Lagi PPh Final 0,5%, Ini Tarif dan KewajibannyaSejak PP 20/2026, CV yang baru terdaftar tidak bisa memakai PPh final 0,5%. Cara hitung pajak CV dengan tarif 22% dan fasilitas Pasal 31E, plus kewajiban lapornya.
- Pajak Yayasan: Kewajiban NPWP & SPT, Sisa Lebih, dan Hibah yang Bebas PajakYayasan tetap wajib pajak badan: punya NPWP dan lapor SPT Tahunan. Kapan sisa lebih dan hibah dikecualikan dari pajak, dan mengapa yayasan tidak bisa PPh final 0,5%.
- LKPM 2026: Siapa Wajib, Jadwal Lapor, dan Sanksi Bila LalaiLaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) wajib bagi usaha kecil per semester dan usaha menengah-besar per triwulan. Usaha mikro tidak wajib. Jadwal dan sanksinya.
- RUPS Tahunan PT: Kewajiban, Tata Cara, dan Isi NotulenRUPS tahunan wajib diadakan paling lambat 6 bulan setelah tahun buku berakhir. Pemanggilan, kuorum, RUPS sirkuler dan online, serta agenda dan isi notulennya.
- Cara Daftar NPWP Badan di Coretax untuk PT, CV, dan Yayasan (2026)Langkah daftar NPWP badan di Coretax DJP: data dari AHU, verifikasi OTP, penunjukan PIC, kode otorisasi, dan solusi bila data AHU belum tersinkron.
- Syarat dan Cara Menjadi PKP untuk PT dan CV di Coretax (2026)Kapan PT dan CV wajib menjadi Pengusaha Kena Pajak, bolehkah PKP sukarela, cara pengukuhan PKP di Coretax, lama prosesnya, dan kewajiban PPN setelahnya.
- Pemilik Manfaat (Beneficial Owner): Kriteria, Cara Lapor, dan Pengkinian TahunanSiapa pemilik manfaat PT, CV, dan yayasan menurut Perpres 13/2018, kapan wajib dilaporkan di AHU, pengkinian tahunan menurut Permenkum 2/2025, dan sanksinya.
Perizinan berusaha berbasis risiko di OSS.
NIB, OSS & KBLI
- Apa Itu NIB? Cara Membuat NIB di OSS 2026 dan Kewajiban SetelahnyaNIB adalah identitas pelaku usaha dari OSS yang berlaku selama usaha berjalan. Cara membuat NIB, tingkat risiko usaha, dan kewajiban setelahnya.
- KBLI 2025: Apa yang Berubah, Perlu Disesuaikan atau Tidak, dan Cara Menambah KBLIKBLI 2025 dipakai OSS & AHU sejak Juni 2026. Apakah usaha lama wajib menyesuaikan, dan cara memilih serta menambah KBLI untuk PT, CV, PT Perorangan.
- Sertifikat Standar OSS: Arti, Cara Terbit, dan Status "Belum Terverifikasi"Sertifikat standar wajib untuk usaha risiko menengah. Beda menengah rendah dan menengah tinggi, arti status belum terverifikasi, dan fiktif positif di OSS.
Naik kelas, ganti bentuk, dan perubahan data.
Perubahan Badan Usaha
- Cara Mengubah CV Menjadi PT: Langkah, Nasib NPWP, dan Aspek PajaknyaCV tidak bisa dikonversi langsung menjadi PT. Begini langkah mendirikan PT baru, mengalihkan aset CV, mengurus NPWP baru, dan menutup CV dengan benar.
- Cara Mengubah PT Perorangan Menjadi PT Biasa (Persekutuan Modal)Kapan PT Perorangan wajib berubah menjadi PT biasa, syarat, langkah perubahan status lewat akta notaris dan AHU, serta apa yang perlu disiapkan.
Badan hukum nirlaba: struktur, kegiatan, dan program.
Yayasan & Perkumpulan
- Apakah Yayasan Boleh Berbisnis dan Mencari Keuntungan? Ini AturannyaYayasan boleh berbisnis lewat badan usaha atau penyertaan maksimal 25% kekayaan, tapi hasilnya tidak boleh dibagi ke organ. Penjelasan lengkap UU Yayasan.
- Struktur Organisasi Yayasan: Pembina, Pengurus, Pengawas & Contoh SusunanStruktur organisasi yayasan menurut UU Yayasan: tugas Pembina, Pengurus, Pengawas, jumlah minimal orang, larangan rangkap jabatan, dan contoh susunan pengurus.
- Yayasan untuk Mitra MBG/SPPG: Aturan Resmi dan Legalitas yang Perlu DisiapkanSiapa yang boleh menjadi mitra SPPG program MBG menurut Perpres 115/2025, peran yayasan, legalitas yang perlu disiapkan, dan waspada penipuan.
- Syarat Mendirikan Yayasan Pendidikan dan Izin Operasional Sekolah, Madrasah, dan PesantrenSekolah swasta wajib diselenggarakan badan hukum nirlaba seperti yayasan. Syarat izin pendirian sekolah, PAUD, madrasah, dan pesantren, serta siapa yang menerbitkannya.
- Yayasan Masjid: Wajibkah Berbadan Hukum? Manfaat, SIMAS, dan WakafMasjid tidak wajib berbentuk yayasan, tetapi badan hukum diperlukan untuk hibah APBD dan aset. Penjelasan SIMAS Kemenag, nazhir wakaf, dan struktur yayasan masjid.
- AD/ART Perkumpulan: Isi Wajib, Perbedaan AD dan ART, dan Cara MenyusunnyaIsi minimal anggaran dasar dan anggaran rumah tangga perkumpulan menurut UU Ormas dan Permenkum 18/2025, beda AD dan ART, serta dokumen pengesahannya.
Memilih bentuk yang tepat untuk usaha Anda.
Perbandingan
- Perbedaan NIB Perorangan dan PT Perorangan: Mana yang Anda Butuhkan?NIB perorangan adalah izin usaha atas nama pribadi; PT Perorangan adalah badan hukum dengan harta terpisah. Bandingkan tanggung jawab dan pajaknya.
- Apakah CV Badan Hukum? Status Hukum dan Tanggung Jawab Sekutu DijelaskanCV bukan badan hukum, melainkan badan usaha yang terdaftar di Kementerian Hukum. Apa akibatnya bagi harta sekutu, kepemilikan aset, dan kapan sebaiknya memilih PT.
- Perkumpulan vs Ormas vs Komunitas: Apa Bedanya dan Mana yang Anda Butuhkan?Ormas bisa berbadan hukum (perkumpulan/yayasan) atau tidak (SKT). Komunitas informal bukan subjek hukum. Bandingkan status, pendaftaran, dan kemampuan menerima hibah.
- PT vs CV: Mana yang Tepat untuk Usaha Anda? (2026)Perbandingan PT dan CV 2026: status hukum, tanggung jawab, modal, pajak, biaya pendirian, dan kapan memilih masing-masing.
- PT Biasa vs PT Perorangan: Perbedaan Lengkap 2026Perbedaan PT persekutuan modal dan PT Perorangan: jumlah pendiri, akta notaris, batas modal, organ, pajak, dan biaya 2026.
- CV vs Firma: Perbedaan, Kelebihan, dan Kapan Memilih (2026)Perbedaan CV dan Firma: peran sekutu, tanggung jawab, modal, dan contoh penggunaan. Lengkap dengan biaya pendirian 2026.
- Yayasan vs Perkumpulan: Mana yang Cocok untuk Organisasi Anda?Perbedaan yayasan dan perkumpulan berbadan hukum: basis kekayaan vs anggota, organ, jumlah pendiri, biaya, dan contoh penggunaan.
Syarat, langkah, dan biaya per bentuk usaha