Diperbarui Disusun oleh Tim Legal UrusLegalitas
Jawaban singkat
Mendirikan PT membutuhkan minimal 2 pendiri, akta pendirian dari notaris, pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum, NPWP badan, dan NIB dari OSS. Modal dasar ditentukan sendiri oleh pendiri, minimal 25% disetor. Lewat UrusLegalitas, biayanya mulai Rp3,1 juta sudah termasuk notaris dan biaya pengesahan, selesai 3–7 hari kerja.
Harga all-in
Rp3.100.000
All-in · selesai 7 hari kerja setelah dokumen lengkap*
Rp4.300.000
All-in · selesai 5 hari kerja setelah dokumen lengkap*
Rp5.500.000
All-in · selesai 3 hari kerja setelah dokumen lengkap*
*SLA mulai dihitung setelah semua dokumen persyaratan lengkap dan valid serta akta ditandatangani.
Lihat garansi tepat waktu atau hitung sendiri di kalkulator biaya.
Biaya pendirian PT di UrusLegalitas mulai Rp3.100.000 dan bersifat all-in: jasa pengurusan, honor notaris standar, biaya pengesahan atau pendaftaran resmi, NPWP badan, dan NIB sudah termasuk. Pilihan paket Hemat Rp3.100.000, Lengkap Rp4.300.000, dan Prioritas Rp5.500.000 dibedakan oleh kecepatan, jumlah KBLI, dan bonus.
Hal yang dapat menggeser total biaya:
Sudah termasuk di semua paket
Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum persekutuan modal yang modalnya terbagi atas saham. Harta perusahaan terpisah dari harta pribadi, sehingga tanggung jawab pemegang saham terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. PT diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 sebagaimana diubah UU Cipta Kerja.
Masih menimbang? PT vs CV · PT Biasa vs PT Perorangan
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| KTP pendiri, direksi, dan komisaris | Sejak 2024 NIK berfungsi sebagai NPWP pribadi bagi WNI, jadi tidak perlu lagi melampirkan kartu NPWP terpisah. Pastikan NIK sudah valid di Coretax. |
| Paspor (untuk WNA) | Pendiri atau pengurus WNA menyertakan paspor; pendirian dengan pemegang saham asing menjadi PT PMA dengan ketentuan investasi tersendiri. |
| 3 alternatif nama | Nama dicek di AHU; menyiapkan cadangan mempercepat proses bila nama pertama sudah dipakai atau mirip. |
| Alamat & bukti domisili | Sertifikat, AJB, PBB, atau perjanjian sewa. Alamat dipakai di akta, NPWP, dan NIB sehingga harus konsisten. |
| Rencana bidang usaha | Dijelaskan dengan bahasa sehari-hari; kami petakan ke KBLI 2025 dan tingkat risikonya. |
| Struktur modal & saham | Modal dasar, modal ditempatkan/disetor (minimal 25%), nilai nominal per lembar, dan porsi tiap pemegang saham. |
| Susunan direksi & komisaris | Minimal 1 direktur dan 1 komisaris; pemegang saham boleh merangkap sebagai direksi atau komisaris. |
Alamat domisili harus jelas dan peruntukannya sesuai tata ruang untuk KBLI yang dipilih, karena OSS akan memeriksa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR). Rumah tinggal umumnya bisa dipakai untuk usaha berisiko rendah; untuk kegiatan tertentu atau di kota yang ketat zonasinya, gunakan ruko, kantor, atau virtual office yang zonasinya sesuai.
Kami petakan bidang usaha Anda ke kode KBLI 2025 yang tepat dan tingkat risikonya, agar NIB dan izin tidak salah sejak awal.
Nama PT dicek ketersediaannya di sistem AHU Kementerian Hukum lalu dipesan atas nama Anda.
Notaris menyusun akta berisi anggaran dasar, modal, saham, dan pengurus. Draf dikirim untuk Anda periksa sebelum ditandatangani.
Notaris mengajukan pengesahan secara elektronik dan SK Menteri Hukum biasanya terbit pada hari yang sama.
NPWP perusahaan didaftarkan di Coretax DJP sekaligus aktivasi akun pajak badan.
NIB diterbitkan melalui OSS beserta sertifikat standar atau izin sesuai tingkat risiko KBLI.
Semua dokumen dikirim dalam bentuk digital (dan fisik bila diminta). Bukti setor modal wajib dilaporkan paling lambat 60 hari sejak pendirian.
Ingin mengurus sendiri? Baca cara mendirikan PT sendiri langkah demi langkah.
Paket Lengkap dan Prioritas menyertakan kalender kepatuhan 12 bulan dengan pengingat WhatsApp.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Dasar hukum utama PT: pendirian, modal, organ (RUPS, Direksi, Dewan Komisaris), dan tanggung jawab terbatas pemegang saham.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu 2/2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
Mengubah UU PT: menghapus modal dasar minimum Rp50 juta dan memperkenalkan Perseroan Perorangan untuk usaha mikro dan kecil.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil
Modal dasar ditentukan pendiri, minimal 25% ditempatkan dan disetor, serta tata cara pendaftaran PT Perorangan.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menggantikan PP 5/2021. Mengatur NIB, sertifikat standar, dan izin melalui OSS, termasuk batas waktu layanan di setiap tahap.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 49 Tahun 2025 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas
Menggantikan Permenkumham 21/2021. Mengatur tata cara pemesanan nama, pengesahan pendirian PT melalui AHU Online, perubahan, dan pembubaran.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang Perubahan atas PP 55/2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Sejak 22 April 2026, PPh final UMKM 0,5% hanya untuk orang pribadi, PT Perorangan (tanpa batas waktu), dan koperasi; CV, firma, dan PT yang baru terdaftar memakai tarif umum.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
Prosedur perbaikan data badan hukum PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang keliru — relevan untuk garansi revisi.
FAQ
Di UrusLegalitas biayanya mulai Rp3,1 juta untuk modal dasar hingga Rp1 miliar, sudah termasuk honor notaris, biaya pengesahan, NPWP, serta NIB. Untuk modal dasar di atas Rp1 miliar ada tambahan Rp900 ribu (modal Rp1–5 miliar) atau Rp4,4 juta (di atas Rp5 miliar) karena biaya pengesahan dari pemerintah berjenjang menurut modal.
Sejak UU Cipta Kerja, tidak ada lagi modal dasar minimum. Besaran modal dasar ditentukan oleh pendiri, dan minimal 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor. Beberapa bidang usaha, seperti penanaman modal asing atau sektor tertentu, punya ketentuan modal tersendiri.
Bisa, dalam bentuk PT Perorangan khusus untuk usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh 1 WNI. PT biasa (persekutuan modal) tetap membutuhkan minimal 2 pendiri.
3–7 hari kerja setelah dokumen lengkap dan akta ditandatangani, tergantung paket. SK Menteri Hukum biasanya terbit di hari yang sama dengan pengajuan; waktu selebihnya dipakai untuk NPWP di Coretax dan NIB di OSS.
Akta pendirian, SK pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum, NPWP badan, NIB, dan pada paket Lengkap/Prioritas juga sertifikat standar sesuai risiko usaha serta stempel.
Boleh selama peruntukan lokasinya sesuai tata ruang (KKPR) untuk KBLI yang dipilih. Beberapa daerah membatasi kegiatan usaha tertentu di zona perumahan; kami cek kesesuaiannya saat konsultasi.
Penandatanganan akta dilakukan di hadapan notaris. Kami mengatur jadwal dengan notaris mitra, termasuk opsi notaris yang berkedudukan di provinsi Anda, sehingga proses lainnya tetap bisa 100% online.
Bukti penyetoran modal yang sah wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri paling lambat 60 hari sejak pendirian, sesuai PP 8/2021. Kami mengingatkan dan membantu pelaporannya.
PT adalah badan hukum dengan tanggung jawab terbatas dan kepemilikan berbasis saham; CV bukan badan hukum dan sekutu aktifnya bertanggung jawab sampai harta pribadi. PT lebih cocok untuk usaha yang ingin tumbuh, mencari investor, atau ikut tender besar.
Anda membayar biaya pengesahan ke negara melalui notaris dan honor notaris yang disepakati, lalu mengurus sendiri NPWP di Coretax dan NIB di OSS. Dengan paket all-in kami, semuanya sudah termasuk dalam satu harga tetap.
Tidak ada iuran tahunan ke Kementerian Hukum. Biaya rutin biasanya berupa sewa domisili (bila tidak memakai properti sendiri), jasa pembukuan/pajak, dan biaya perubahan akta bila ada perubahan data.
Bisa, selama keduanya memiliki perjanjian pisah harta. Tanpa perjanjian pisah harta, harta suami-istri dianggap satu kesatuan sehingga secara hukum dihitung sebagai satu pemegang saham, dan PT membutuhkan pemegang saham lain.
Boleh. Pemegang saham dapat menjabat sebagai direktur atau komisaris, tetapi direktur dan komisaris harus orang yang berbeda.
Konsultasi gratis: kami bantu cek nama, pilih KBLI 2025, dan tentukan paket yang paling sesuai.