NIB, OSS & KBLI
KBLI 2025: Apa yang Berubah, Perlu Disesuaikan atau Tidak, dan Cara Menambah KBLI
Diperbarui Disusun oleh Tim Legal UrusLegalitas
· 3 menit bacaJawaban singkat
KBLI 2025 adalah klasifikasi baku lapangan usaha terbaru yang ditetapkan Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 dan dipakai OSS serta AHU sejak Juni 2026. Usaha yang sudah berizin tidak wajib mengurus ulang: kode lama dikonversi otomatis tanpa perubahan anggaran dasar. Penyesuaian baru diperlukan bila Anda menambah atau mengubah kegiatan usaha.
Apa itu KBLI dan apa itu KBLI 2025?
KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) adalah kode lima digit yang menggambarkan jenis kegiatan usaha. Di OSS, setiap KBLI menentukan tingkat risiko dan perizinan yang dibutuhkan, sehingga salah memilih KBLI bisa membuat izin tidak sesuai dengan kegiatan nyata.
KBLI 2025 ditetapkan melalui Peraturan BPS No. 7 Tahun 2025 (diundangkan 18 Desember 2025) dan menggantikan KBLI 2020. Pada September 2026, BPS menerbitkan Peraturan BPS No. 6 Tahun 2026 yang memperbarui sebagian judul dan uraian dalam lampiran KBLI 2025, tanpa mewajibkan pelaku usaha mengurus ulang perizinannya.
Sejak kapan OSS dan AHU memakai KBLI 2025?
Berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Investasi/Kepala BKPM, Menteri Hukum, dan Kepala BPS, penyesuaian sistem OSS dan AHU diselesaikan paling lambat 18 Juni 2026. Sejak Juni 2026, pendirian dan perizinan baru memakai KBLI 2025, dengan masa peralihan ketika KBLI 2020 dan 2025 berjalan paralel.
Apakah usaha lama wajib menyesuaikan ke KBLI 2025?
| Situasi Anda | Perlu tindakan? |
|---|---|
| Sudah punya NIB/izin dan kegiatan tidak berubah | Tidak. Izin tetap berlaku; OSS dan AHU mengonversi kode secara otomatis tanpa perubahan anggaran dasar |
| Menambah kegiatan baru | Ya, tambahkan KBLI 2025 yang sesuai |
| Mengubah ruang lingkup atau maksud dan tujuan usaha | Ya, sesuaikan anggaran dasar (untuk PT/CV) lalu perbarui OSS |
| Mendirikan badan usaha baru | Langsung memakai KBLI 2025 |
Cara menambah atau mengubah KBLI
Langkahnya berbeda tergantung bentuk badan usaha:
| Bentuk usaha | Bila KBLI baru masih dalam maksud dan tujuan | Bila di luar maksud dan tujuan |
|---|---|---|
| Perseorangan | Tambah langsung di OSS | Tambah langsung di OSS |
| PT Perorangan | Tambah di OSS | Isi pernyataan perubahan elektronik di AHU, lalu perbarui OSS |
| PT | Tambah di OSS | RUPS → akta perubahan → persetujuan Menteri Hukum → perbarui OSS |
| CV / Firma | Tambah di OSS | Akta perubahan → pendaftaran perubahan di Kementerian Hukum → perbarui OSS |
Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha PT termasuk perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan Menteri (UU 40/2007 Pasal 21 ayat 2).
Tips memilih KBLI yang tepat
- Cocokkan dengan kegiatan nyata, bukan sekadar nama usaha. Toko online pakaian, misalnya, berbeda KBLI-nya dengan konveksi.
- Bedakan perdagangan besar dan eceran; keduanya punya kode dan tingkat risiko berbeda.
- Cek tingkat risiko di OSS sebelum memilih, karena risiko menengah dan tinggi memerlukan sertifikat standar atau izin tambahan.
- Masukkan kegiatan pendukung yang memang akan dijalankan dalam 1–2 tahun ke depan agar tidak bolak-balik mengubah akta.
Paket pendirian UrusLegalitas sudah termasuk pemetaan KBLI 2025: hingga 5 KBLI di paket Hemat dan hingga 20 KBLI dengan analisis risiko di paket Lengkap.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah KBLI 2020 masih berlaku?
Izin yang terbit dengan KBLI 2020 tetap berlaku dan dikonversi otomatis. Pendirian dan perizinan baru sejak Juni 2026 memakai KBLI 2025.
Apakah perubahan KBLI harus mengubah akta?
Tidak bila kegiatan baru masih dalam maksud dan tujuan anggaran dasar. Bila di luar itu, PT dan CV perlu akta perubahan; PT juga memerlukan persetujuan Menteri Hukum.
Berapa KBLI yang boleh dimiliki satu PT?
Peraturan tidak menetapkan batas jumlah yang kaku, tetapi setiap KBLI harus sesuai maksud dan tujuan PT serta benar-benar dijalankan. Pilih KBLI seperlunya agar perizinan tetap sederhana.
Di mana mengecek kode KBLI 2025?
Kode dan uraian KBLI dapat dicek melalui fitur pencarian KBLI di OSS (oss.go.id) dan publikasi resmi BPS.
Dasar hukum & sumber
- BPS — Pemerintah memastikan KBLI 2025 tidak memerlukan perizinan baru (27 April 2026)
- Hukumonline — BPS perbarui KBLI 2025
- UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pasal 21 (JDIH BPK)
- OSS — Online Single Submission
Artikel ini bersifat informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak untuk kasus tertentu. Regulasi dapat berubah; tanggal pembaruan tercantum di atas.