Paket Hemat
Rp3.250.000
All-in · selesai 10 hari kerja setelah dokumen lengkap*
- Akta pendirian notaris
- SK pengesahan Menteri Hukum
- Konsultasi & persetujuan nama
- Honor notaris & biaya pengesahan
- NPWP yayasan (Coretax)
- NIB melalui OSS
Diperbarui Disusun oleh Tim Legal UrusLegalitas
Jawaban singkat
Yayasan bisa didirikan oleh 1 orang atau lebih dengan memisahkan kekayaan awal minimal Rp10 juta (pendiri WNI). Yayasan wajib memiliki Pembina, Pengurus, dan Pengawas, akta notaris, serta SK pengesahan badan hukum dari Menteri Hukum. Di UrusLegalitas mulai Rp3,25 juta sudah termasuk notaris, biaya pengesahan, NPWP, dan NIB.
Harga all-in
Rp3.250.000
All-in · selesai 10 hari kerja setelah dokumen lengkap*
Rp4.250.000
All-in · selesai 7 hari kerja setelah dokumen lengkap*
Rp5.450.000
All-in · selesai 4 hari kerja setelah dokumen lengkap*
*SLA mulai dihitung setelah semua dokumen persyaratan lengkap dan valid serta akta ditandatangani.
Lihat garansi tepat waktu atau hitung sendiri di kalkulator biaya.
Biaya pendirian Yayasan di UrusLegalitas mulai Rp3.250.000 dan bersifat all-in: jasa pengurusan, honor notaris standar, biaya pengesahan atau pendaftaran resmi, NPWP badan, dan NIB sudah termasuk. Pilihan paket Hemat Rp3.250.000, Lengkap Rp4.250.000, dan Prioritas Rp5.450.000 dibedakan oleh kecepatan, jumlah KBLI, dan bonus.
Hal yang dapat menggeser total biaya:
Sudah termasuk di semua paket
Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta tidak mempunyai anggota. Kekayaan yayasan tidak boleh dibagikan kepada Pembina, Pengurus, maupun Pengawas. Yayasan diatur dalam UU No. 16 Tahun 2001 jo. UU No. 28 Tahun 2004.
Masih menimbang? Yayasan vs Perkumpulan
| Dokumen | Keterangan |
|---|---|
| KTP pendiri & seluruh organ | Pembina, Pengurus (minimal Ketua, Sekretaris, Bendahara), dan Pengawas; satu orang tidak boleh merangkap antarorgan. |
| 3 alternatif nama yayasan | Nama diajukan untuk mendapat persetujuan pemakaian nama melalui AHU. |
| Alamat & bukti domisili | Alamat sekretariat atau lokasi kegiatan yayasan. |
| Maksud, tujuan, dan kegiatan | Harus di bidang sosial, keagamaan, atau kemanusiaan dan diselaraskan dengan izin operasional yang akan diurus. |
| Kekayaan awal | Minimal Rp10 juta untuk pendiri WNI (Rp100 juta bila ada pendiri asing), dipisahkan dari harta pribadi pendiri. |
Domisili yayasan adalah alamat sekretariat. Untuk lembaga pendidikan, kesehatan, atau panti, alamat ini akan diperiksa lagi saat mengurus izin operasional, sehingga sebaiknya sama dengan lokasi kegiatan.
Kami rumuskan maksud-tujuan, kegiatan, dan susunan organ agar sesuai UU Yayasan dan kebutuhan izin operasional Anda.
Nama yayasan diajukan dan disetujui melalui AHU Online.
Notaris menyusun akta pendirian beserta anggaran dasar yayasan.
Notaris mengajukan pengesahan hingga terbit SK Menteri Hukum.
NPWP yayasan di Coretax dan NIB di OSS untuk kegiatan yang membutuhkannya.
Kami berikan peta izin operasional lanjutan sesuai bidang (pendidikan, sosial, keagamaan, kesehatan).
Ingin mengurus sendiri? Baca cara mendirikan Yayasan sendiri langkah demi langkah.
Paket Lengkap dan Prioritas menyertakan kalender kepatuhan 12 bulan dengan pengingat WhatsApp.
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
Menggantikan PP 5/2021. Mengatur NIB, sertifikat standar, dan izin melalui OSS, termasuk batas waktu layanan di setiap tahap.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004
Yayasan sebagai badan hukum nirlaba untuk tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan; organ Pembina, Pengurus, dan Pengawas.
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan UU Yayasan sebagaimana diubah dengan PP Nomor 2 Tahun 2013
Kekayaan awal minimal yayasan: Rp10 juta untuk pendiri WNI dan Rp100 juta bila melibatkan pendiri asing.
Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis
Mengatur pihak yang dapat bekerja sama dengan Badan Gizi Nasional, termasuk yayasan berbadan hukum, PT, koperasi, dan UMKM.
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan
Tata cara pengesahan badan hukum yayasan melalui AHU Online.
Peraturan Menteri Hukum Nomor 32 Tahun 2025 tentang Tata Cara Permohonan Perbaikan Data Badan Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan, dan Perkumpulan
Prosedur perbaikan data badan hukum PT, Yayasan, dan Perkumpulan yang keliru — relevan untuk garansi revisi.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2017
Ormas dapat berbentuk badan hukum perkumpulan atau yayasan; ormas didirikan oleh paling sedikit 3 orang WNI (kecuali berbentuk yayasan).
FAQ
Di UrusLegalitas, paket all-in mulai Rp3,25 juta sudah termasuk honor notaris, biaya persetujuan nama dan pengesahan, SK, NPWP, dan NIB untuk kekayaan awal hingga Rp25 juta. Untuk kekayaan awal lebih besar ada tambahan kecil yang tampil di kalkulator biaya.
Yayasan tidak memakai istilah modal, melainkan kekayaan awal yang dipisahkan dari harta pendiri: minimal Rp10 juta untuk pendiri WNI dan Rp100 juta jika melibatkan pendiri asing (PP 2/2013).
Boleh. UU Yayasan memperbolehkan yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih. Namun yayasan tetap wajib memiliki Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang tidak boleh dirangkap satu sama lain.
Boleh dengan syarat: pengurus bukan pendiri dan tidak terafiliasi dengan pendiri, Pembina, atau Pengawas, serta menjalankan kepengurusan secara langsung dan penuh (UU 28/2004). Kekayaan yayasan tetap tidak boleh dibagikan sebagai keuntungan.
Yayasan boleh mendirikan atau ikut serta dalam badan usaha yang kegiatannya sesuai maksud dan tujuan yayasan, dengan penyertaan maksimal 25% dari seluruh kekayaan yayasan. Hasilnya wajib dipakai untuk tujuan yayasan.
Yayasan berbasis kekayaan yang dipisahkan dan tidak memiliki anggota; keputusan tertinggi ada di Pembina. Perkumpulan berbasis anggota; keputusan tertinggi ada di rapat anggota.
Tergantung kegiatan: lembaga pendidikan memerlukan izin operasional dari dinas pendidikan atau Kementerian Agama, lembaga kesejahteraan sosial mendaftar ke dinas sosial, dan klinik memerlukan izin dari dinas kesehatan. Paket Lengkap menyertakan peta izin operasional sesuai bidang Anda.
Tidak. Kekayaan awal adalah aset yayasan yang dipisahkan dari harta pendiri dan tetap menjadi milik yayasan untuk menjalankan kegiatan; bukan biaya yang dibayarkan ke notaris atau negara.
UU Yayasan tidak melarang hubungan keluarga dalam satu organ, tetapi satu orang tidak boleh merangkap jabatan antarorgan, dan pengurus yang terafiliasi dengan pendiri/pembina tidak boleh menerima gaji dari yayasan.
Konsultasi gratis: kami bantu cek nama, pilih KBLI 2025, dan tentukan paket yang paling sesuai.