Syarat Mendirikan Yayasan Pendidikan dan Izin Operasional Sekolah, Madrasah, dan Pesantren

UU Sisdiknas Pasal 53 menyebut penyelenggara pendidikan formal berbentuk badan hukum pendidikan. Setelah Putusan MK tahun 2010 membatalkan UU Badan Hukum Pendidikan, frasa itu dibaca sebagai fungsi penyelenggara, bukan bentuk badan hukum khusus.

Aturan teknisnya, Permendikbud No. 36 Tahun 2014, mewajibkan masyarakat yang mendirikan sekolah dasar dan menengah membentuk badan penyelenggara berbadan hukum yang berprinsip nirlaba, yaitu yayasan, perkumpulan, atau bentuk lain berbadan hukum. Karena PT berorientasi laba, PT tidak dapat menjadi penyelenggara sekolah.

Menurut Permendikbud 36/2014, pendirian sekolah oleh masyarakat harus memenuhi:

• hasil studi kelayakan;
• isi pendidikan atau kurikulum;
• jumlah dan kualifikasi pendidik serta tenaga kependidikan;
• sarana dan prasarana, termasuk dokumen kepemilikan tanah dan bangunan yang sah atas nama badan penyelenggara;
• sumber pembiayaan untuk kelangsungan sekolah;
• sistem evaluasi dan sertifikasi;
• manajemen dan proses pendidikan.

Madrasah swasta memerlukan izin operasional dari Kepala Kanwil Kementerian Agama. Syarat administratifnya antara lain penyelenggara berupa organisasi berbadan hukum, memiliki struktur organisasi, AD/ART, dan pengurus, mendapat rekomendasi Kankemenag kabupaten/kota, serta sanggup membiayai minimal satu tahun pelajaran.

Pesantren dapat didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, atau masyarakat (UU No. 18 Tahun 2019). Pesantren wajib memenuhi unsur kiai, santri mukim, pondok, masjid/musala, dan kajian kitab kuning atau dirasah islamiah, lalu terdaftar di Kementerian Agama dengan Piagam Statistik Pesantren dan Nomor Statistik Pesantren. Yayasan tidak wajib, tetapi memudahkan pengelolaan aset, rekening, dan bantuan.

1. 1

   Dirikan yayasan berbadan hukum

   Rumuskan maksud dan tujuan di bidang pendidikan dalam akta, lalu peroleh SK pengesahan Menteri Hukum. Lihat jasa pendirian yayasan.

2. 2

   Urus NPWP dan rekening yayasan

   Yayasan wajib ber-NPWP; rekening atas nama yayasan dipakai untuk seluruh transaksi sekolah.

3. 3

   Siapkan aset atas nama yayasan

   Tanah dan bangunan dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau perjanjian sah atas nama yayasan.

4. 4

   Susun studi kelayakan dan kurikulum

   Termasuk analisis kebutuhan sekolah di wilayah tersebut, rencana guru, dan pembiayaan.

5. 5

   Ajukan izin pendirian

   SD/SMP ke kabupaten/kota, SMA/SMK ke provinsi, madrasah ke Kanwil Kemenag, sesuai jenjang.